Terjebak Janji Palsu Pinjol: Membedah Jerat Hukum Pelaku Penipuan
Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal atau penipuan berkedok pinjaman kini marak terjadi, menjerat banyak korban dengan iming-iming kemudahan akses dana. Namun, di balik janji manis tersebut, seringkali tersimpan modus penipuan yang merugikan. Lalu, bagaimana hukum dapat menjerat para pelaku kejahatan ini?
Modus Operandi dan Kerangka Hukum
Pelaku penipuan pinjol umumnya beroperasi dengan modus menawarkan pinjaman fiktif, meminta biaya di muka yang tak pernah kembali, atau bahkan mencuri data pribadi calon korban. Untuk menjerat para pelaku, beberapa undang-undang dan pasal pidana dapat diterapkan:
-
Penipuan (KUHP Pasal 378):
Ini adalah pasal paling mendasar. Pelaku dapat dijerat jika terbukti dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang (dalam hal ini, uang atau data pribadi) dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau martabat palsu. Ancamannya pidana penjara maksimal empat tahun. -
Penggelapan (KUHP Pasal 372):
Jika uang atau data yang diserahkan korban kemudian dikuasai oleh pelaku tanpa hak dan tidak dikembalikan sesuai perjanjian (misalnya biaya admin yang dibawa kabur), pasal penggelapan dapat diterapkan dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. -
Pemerasan dan Pengancaman (KUHP Pasal 368 & 369):
Seringkali, setelah korban terjerat, pelaku (terutama pinjol ilegal) akan melakukan intimidasi, penyebaran data pribadi (doxing), atau ancaman untuk memaksa korban membayar bunga yang tak wajar. Perbuatan ini jelas termasuk dalam kategori pemerasan dan pengancaman, dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun. -
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 19 Tahun 2016):
Mengingat modus penipuan ini berbasis digital, UU ITE menjadi sangat relevan:- Pasal 27 ayat (3): Untuk tindakan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi bohong yang merugikan korban.
- Pasal 28 ayat (1) & (2): Terkait penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen atau menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, sering digunakan dalam intimidasi.
- Pasal 30 & 32: Jika pelaku mengakses atau mencuri data pribadi korban secara ilegal (peretasan).
Ancaman pidana dalam UU ITE bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara hingga 10 tahun.
-
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022):
Khusus untuk kasus penyalahgunaan data pribadi, UU PDP memberikan perlindungan kuat. Pelaku yang mengumpulkan, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan subjek data atau di luar tujuan yang sah dapat dikenakan sanksi berat, termasuk denda dan pidana penjara.
Tantangan Penegakan dan Pentingnya Pelaporan
Meskipun kerangka hukumnya jelas, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pinjol memiliki tantangan tersendiri, seperti identitas pelaku yang sering anonim, server di luar negeri, dan jejak digital yang mudah dihilangkan.
Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat penting. Korban diimbau untuk segera melaporkan kasus penipuan ke pihak berwajib (Polri) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat. Sinergi antara lembaga penegak hukum, regulator, dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk memberantas kejahatan ini dan memberikan efek jera bagi para pelaku.