Jerat Pasal Berlapis: Mengungkap Tanggung Jawab Hukum Pelaku Penipuan Modus Pinjol Ilegal
Maraknya penipuan berkedok pinjaman online (Pinjol) ilegal telah meresahkan masyarakat. Pelaku, yang kerap beroperasi secara anonim dan terorganisir, bukan hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga melanggar berbagai ketentuan hukum. Analisis hukum menunjukkan bahwa para pelaku penipuan modus pinjol ilegal dapat dijerat dengan pasal-pasal berlapis, baik pidana maupun perdata.
1. Tindak Pidana Penipuan (KUHP Pasal 378)
Ini adalah jerat utama. Pelaku yang dengan sengaja mengelabui korban untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, baik dengan janji palsu atau serangkaian kebohongan, jelas memenuhi unsur-unsur penipuan. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal empat tahun.
2. Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Modus pinjol ilegal sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan teknologi. Pelaku dapat dijerat UU ITE karena:
- Penyebaran Informasi Palsu/Menyesatkan: Janji pinjaman mudah tanpa syarat yang tidak benar (Pasal 28 ayat 1).
- Penyalahgunaan Data Pribadi: Pengambilan atau penggunaan data pribadi korban tanpa izin untuk tujuan ilegal (Pasal 32 dan Pasal 33).
- Ancaman dan Pemerasan: Teror, intimidasi, atau penyebaran data pribadi korban (doxing) untuk menagih utang yang tidak ada atau tidak sesuai (Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 29).
3. Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
Jika skala penipuan besar dan melibatkan perputaran uang hasil kejahatan, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pelaku yang menyamarkan, menyembunyikan, atau mengubah uang hasil kejahatan akan dikenakan sanksi berat, termasuk penjara dan denda yang besar.
4. Pelanggaran Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Meskipun lebih pada ranah administrasi dan regulasi, operasi pinjol ilegal jelas melanggar ketentuan OJK terkait izin usaha lembaga keuangan. Kendati sanksi langsungnya tidak pidana, pelanggaran ini menegaskan status ilegalitas mereka yang dapat memperkuat dakwaan pidana lainnya.
5. Pertanggungjawaban Perdata
Selain pidana, korban juga dapat menuntut ganti rugi secara perdata atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.
Kesimpulan
Pelaku penipuan modus pinjol ilegal tidak hanya menghadapi satu pasal, melainkan potensi jeratan pasal berlapis dari berbagai undang-undang. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan siber dan melindungi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital.